BP Tapera dan bank bjb syariah berkolaborasi melakukan kegiatan Sosialisasi Pembiayaan Perumahan bagi ASN digelar di Aula TB Suwandi Setda Kab Serang yang mampu menggerakkan antusiasme puluhan peserta dari kalangan ASN muda (Rabu, 20 Agustus 2025).

Program ini hadir untuk mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto.

"Program pembiayaan rumah subsidi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak terkait, salah satunya dengan cara penyampaian informasi yang meluas dan merata. Pembiayaan rumah subsidi melalui KPR FLPP dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan mudah dan terjangkau. Skema bunganya tetap 5 persen selama tenor maksimal sampai dengan 20 tahun, DP mulai dari 1 persen, dan cicilan hanya Rp1 jutaan. Realisasi penyaluran rumah subsidi FLPP oleh bank bjb syariah menempati peringkat ke 8, Provinsi Banten menempati peringkat ke 4 dan Kabupaten Serang menyumbang realisasi peringkat ke 3 di Provinsi Banten" Ujar Berdi Dwijayanto, Asisten Manajer Pemasaran BP Tapera.

Realisasi penyaluran rumah subsidi FLPP s.d 14 Agustus 2025, bank bjb syariah 1.745 unit, Provinsi Banten 10.618 unit dan Kabupaten Serang menyumbang 1.773 unit. Total realisasi penyaluran rumah subsidi secara nasional 153.599 unit.

“Setiap pembelian rumah subsidi FLPP, masyarakat mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka sebesar Rp4 juta, Bebas Premi Asuransi (Jiwa, Kebakaran dan Kredit), Bebas PPN dan Bebas BPHTB. Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi SiKasep yang tersedia di Google Play Store, dan informasi ketersediaan rumah FLPP dapat dicek melalui situs www.sikumbang.tapera.go.id” tambah Berdi.

Dalam menyalurkan pembiayaan KPR FLPP, BP Tapera telah bekerjasama dengan 41 Bank Penyalur dan 20 Asosiasi Pengembang. Penyaluran KPR FLPP tersebar luas di 33 Provinsi se-Indonesia. Program KPR FLPP ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, batasan penghasilan paling tinggi di wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) berada diangka Rp8,5 juta untuk individu lajang dan Rp10 juta bagi yang sudah menikah. Selain itu, calon penerima manfaat wajib lolos analisis kelayakan kredit dari bank penyalur.

.